MEDIA CENTER BANJARBARU – Hiruk pikuk penetapan Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, menggantikan Banjarmasin, memang cukup menyedot perhatian banyak pihak. Namun energi masyarakat Banjarbaru di era kepemimpinan Wali Kota, Aditya Mufti Ariffin, justru semakin mantap melangkah maju ke depan.
Setelah penetapan status Ibukota Kalsel oleh Presiden Joko Widodo pada 2022 lalu, Wali Kota Aditya meningkatkan ritme kerja seluruh jajarannya demi membedah dan menggali lebih dalam setiap sisi pembangunan di Banjarbaru. Tujuannya agar Banjarbaru sebagai Ibukota Kalsel siap menjadi daerah penyanggah utama Ibukota Negara (IKN) Kalimantan Timur.
Tak butuh lama, awal 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 melalui sistem neraca regional. Mencatat 7,93 persen laju pertumbuhan ekonomi Banjarbaru sebagai yang tertinggi, melampaui 12 kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kalsel.
Capaian ini telah mengukir nama Aditya Mufti Ariffin sebagai satu-satunya pemimpin yang berhasil mencatatkan sejarah baru di Banjarbaru. Sebab pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini merupakan angka tertinggi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan sejak beralihnya status Banjarbaru dari Kota Administratif menjadi Kota pada 1999 silam.
Belum cukup sampai disitu, kabar lainnya datang dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengumumkan realisasi investasi di Kota Banjarbaru tahun 2022 menyentuh nilai Rp645 miliar. Kenaikan sebesar 496 persen dibanding nilai investasi tahun 2021, membuktikan para investor terbujuk rayu pesona Banjarbaru.
Sebagai bentuk kesiapan dan kemandirian Kota Banjarbaru, Aditya optimis pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat. Alhasil target PAD dinaikkan dan tentu saja terbuktikan. Hal itu setelah Kemendagri menyematkan penghargaan APBD Award 2023 kepada Wali Kota Aditya atas kesuksesannya membawa Banjarbaru sebagai daerah dengan realisasi pendapatan daerah tertinggi tingkat kota di seluruh Indonesia.
Secara data, PAD Kota Banjarbaru yang 2020 silam senilai Rp 202 miliar, di era Wali Kota Aditya berhasil mencapai 320 miliar di tahun 2023 ini. Salah satu sumbernya melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola BPPRD Kota Banjarbaru. Pada akhir November 2023, BPPRD Banjarbaru mencatatkan surplus dengan realisasi pendapatan mencapai Rp 175 miliar, melebihi target pihaknya Rp 170 miliar.
Tingginya nilai pendapatan Banjarbaru melalui pajak dan retribusi daerah ini juga didukung dengan inovasi Aditya ihwal penggunaan Tappig Box di berbagai tempat usaha. Sebanyak 275 alat perekam transaksi belanja itu disebar tempat-tempat usaha untuk memaksimalkan tata kelola keuangan dan mengantipasi kebocoran.
Buntut atas naik dan tercapainya PAD di tahun 2023 ini, membuat Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru 2024 mendatang telah diketuk palu sebesar Rp 1,425 triliun. Besaran nilai APBD 2024 tersebut adalah rekor terbaru, tertinggi sejak 23 tahun Banjarbaru berdiri.
Sektor tranportasi Ibukota Kalimantan Selatan juga tidak luput dari perencanaan Aditya. Melalui skema Buy The Service (BTS), Aditya menggaet Kementrian Perhubungan guna mengoperasionalkan 75 unit bus yang beroperasi di wilayah Banjarbaru dan aglomerasi Banjarbakula. Tujuannya agar masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. (Orz/AP/MEdCenBJB)
Komentar
Posting Komentar