Pemko Banjarbaru Raih Penghargaan MCP KPK Tertinggi di Kalsel, Bukti Serius Dalam Pencegahan Korupsi

 

MEDIA CENTER BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi (rakor) dan Pemantauan Program yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Kamis (30/05/2024).

Rakor ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Madya, Yuli Kamalia.

Pemerintah Kota Banjarbaru mendapat penghargaan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 kemaren, Kota Banjarbaru menduduki peringkat pertama dengan kenaikan yang sangat signifikan se-Kalimantan Selatan.

Rakor dan pemantauan tindak lanjut pada Pemkot Banjarbaru. Foto – Hafiz.

Untuk nilai capaian Kota Banjarbaru 90,94 masuk kategori hijau. Didalam MCP yang dinilai yakni perbaikan sistem dengan dua survei, yaitu survei penilaian integritas dan survei indeks persepsi anti korupsi.

Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin usai membuka rakor menyampaikan, dengan adanya monitoring, pendampingan dan pengawasan dari KPK RI kami sangat terbantu dalam menjalankan Pemerintahan yang bersih di Kota Banjarbaru.

“Tentunya harapan kita Pemerintahan yang bersih, terkelola dengan baik agar bisa menekan korupsi di Kota Banjarbaru yang dimana ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kita sangat bersyukur mendapat nilai tertinggi untuk Kota atas penghargaan dari KPK,” ujarnya.

Masih kata Wali Kota Aditya, tentunya dengan adanya capaian ini terus bisa dipertahankan dan lebih ditinngkatkan lagi agar Kota Banjarbaru terbebas dari yang namanya korupsi.

Foto bersama seluruh jajaran Pemkot Banjarbaru dengan perwakilan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto – Yudhis.

“Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian oleh KPK, yakni tata kelola ASN jangan sampai ada jual beli jabatan, tata kelola perizinan namun sudah kita sampaikan bahwa Banjarbaru sekarang untuk perizinan bisa online dengan hadirnya MPP Digital yang bisa diawasi langsung oleh KPK. Serta tata kelola barang dan jasa, yang dimana kita menekankan untuk bisa menggunakan e-katalog.” Ucapnya.

Penghargaan atas peningkatan nilai MCP tertinggi di Kalimantan Selatan yang diraih oleh Wali Kota Banjarbaru, menunjukkan keseriusan dan kerja keras Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Rapat koordinasi dan pemantauan program pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Banjarbaru ini menegaskan komitmen kuat untuk menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. (Yds/Hfz/MedCenBJB)