 |
| Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono (tengah), Pj. Sekretaris Daerah, Sirajoni (kiri), dan Inspektur Kota Banjarbaru Rahmat Taufik (kanan) saat mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama KPK secara virtual melalui Zoom Meeting. Foto: Aldi. |
MEDIA CENTER BANJARBARU – Perencanaan dan penganggaran yang tidak tepat bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga membuka peluang terjadinya korupsi. Inilah yang menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan, Rabu (23/7/2025).
Dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan diikuti seluruh pemerintah daerah se-Kalsel, termasuk Kota Banjarbaru. Dari Aula Trisakti Setdako, hadir Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, Pj. Sekretaris Daerah Sirajoni, para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
Foto: Aldi
Inspektur Kota Banjarbaru, Rahmat Taufik menjelaskan bahwa rakor ini menjadi bagian penting untuk mengevaluasi kembali proses perencanaan dan penganggaran yang telah berjalan.
“Hari ini kita rakor dengan KPK, fokusnya pada efektivitas pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Kita ditunjukkan sampel hasil evaluasi dari BPKP yang memperlihatkan masih adanya ketidak efisienan dalam penyusunan program dan kegiatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah melakukan perbaikan ke depan, terutama dalam menetapkan indikator dan target program yang benar-benar terukur.
“Efisiensi dan efektivitas perencanaan akan terlihat dari indikator dan target yang disusun. Jika indikator bisa mengukur keberhasilan kegiatan secara tepat, maka program akan lebih berpeluang berhasil sesuai harapan,” ujarnya.
Rakor yang merupakan bagian dari program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. (Ald/MedCenBJB)
Komentar
Posting Komentar