Rakor PUG Menuju Banjarbaru Keadilan Gender Dalam Pembangunan

 

MEDIA CENTER BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui DP2KBPMP2A Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka tindaklanjut Evaluasi Mandiri Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2023, bertempat di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota, Rabu (11/10/2023).

Terselenggaranya rakor ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan kesetaraan gender diberbagai sektor di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rakor ini dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru yang diwakilkan Asisten II Setdako Banjarbaru Puspa Kencana, dan menghadirkan seluruh Kepala SKPD sebagai anggota Pokja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarbaru, untuk menyamakan presepsi sekaligus juga menggali agar mendapatkan dukungan data-data terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Asisten II Setdako Banjarbaru Puspa Kencana saat membuka acara Rakor. Foto – Hafiz.

Kepala DP2KBPMP2A Kota Banjarbaru Sri Lailana usai memimpin rakor mengatakan, intinya adalah terkait implementasi pengarusutamaan gender di Kota Banjarbaru yang dalam waktu dekat akan ada evaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dalam rangka penganugerahan penghargaan Parahita Ekapraya.

“Jadi terkait evaluasi PUG Tahun 2023 ini memang banyak sekali indikator-indikator yang harus kita penuhi. Yang pertama dari sisi perlembagaan, kedua sisi implementasi pengarusutamaan gender itu sendiri yang terdiri ada 7 komponen serta termasuk inovasi-inovasi,” ucapnya.

Para peserta yang menghadiri Rakor PUG. Foto – Hafiz.

Sri Lailana melanjutkan, Kota Banjarbaru pada tahun 2021 kemaren telah mendapatkan penghargaan dengan kategori Madya.

“Mudah-mudahan dengan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan seluruh SKPD dalam implementasi PUG ini agar evaluasi tahun 2023 ini kita bisa naik kelas minimal di kategori Nindya,” ungkapnya.

Terlaksananya PUG ini akan mencapai hasil positif, seperti peningkatan partisipasi Perempuan dalam berbagai sektor ekonomi, pendidikan dan politik.

Tentunya ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengurangi adanya kesenjangan gender, meningkatkan keadilan gender dalam Pembangunan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. (Yds/Hfz/MedCenBJB)