Banjarbaru jadi Calon Kota Percontohan Antikorupsi
Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya
MEDIA CENTER BANJARBARU – Walikota Banjarbaru H.M. Aditya Mufti Ariffin, SH,.MH melalui Inspektorat Kota Banjarbaru menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI melakanakan giat Observasi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi yang dihadiri langsung oleh Plh Direktur Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Friesmount Wongso yang bertempat di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru pada Kamis (29/08/2024) Pagi.
Dalam hal ini Kota Banjarbaru sebagai Kota dengan MCP dan admin MCP terbaik Tahun 2023 se-Kalimantan Selatan, menjadi salah satu dari 3 subjek observasi calon Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi se-Kalimantan Selatan bersama Kota Banjarmasin dan Kabupten Barito Kuala.
Frestmount Wongso saat tinjau Mal Pelayanan Publik Banjarbaru.
Dibuka langsung oleh Frestmount Wongso, dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa ada 6 komponen dan 19 indikator penilaian untuk menjadi Kab/Kota percontohan anti korupsi. Ia juga menegaskan agar pemerintah dan seluruh stakeholder dapat saling bersinergi untuk menjaga integritas Kota Banjarbaru sebagai kota anti korupsi.
“Kami juga melihat kesiapan, kemantapan dan kesigapan bukan hanya dipemerintahan, juga seluruh lapisan masyarakat. Jadi diperlukan komitmen pimpinan dan seluruh stakeholder untuk memiliki integritas menjadikan Kota Banjarbaru sebagai kota anti korupsi” terangnya.
Frestmount Wongso memaparkan ada beberapa penilaian yang dilihat salah satunya angka Monitoring Center of Prevention (MCP). Ini merupakan indikator yang digunakan dalam program kordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Daerah.
Kegiatan observasi ini juga dihadiri langsung oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen melalui sambutannya menerangkan ini menjadi ajang Kota Banjarbaru sebagai anak Kota anti korupsi.
“Melalui kegiatan ini, kita memiliki kesempatan untuk menyamakan persepsi dan merencanakan langkah – langkah yang konkrit dalam pelaksanaan percontohan Kota Banjarbaru sebagai anak Kota anti korupsi. Kami juga mengajak semua pihak di Kalimantan Selatan untuk bersama – sama mensukseskan program ini. Kami yakin dengan kerja keras, komitmen dan integritas yang tinggi kita dapat menjadikan Kalimantan Selatan sebagai contoh dari daerah yang bebas praktek korupsi”.
Aditya selaku tuan rumah menerangkan bahwa tidak ada persiapan khusus dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam proses penilaian, sebaliknya ia mengungkapkan ini merupakan suatu kebanggaan Kota Banjarbaru sebagai kandidat Kab/Kota Percontohan Anti Korupsi di Kalimantan Selatan.
“Jadi sebenarnya tidak ada persiapan khusus, tetapi ini berjalan apa adanya. InsyaAllah tidak ada yang dibuat – buat dan mudah – mudahan ini bisa menjadi kebanggaan untuk Kota Banjarbaru. Jadi Mari kita bersama – sama bersinergi melaksanakan pencegahan korupsi sesuai peran dan kedudukan kita di masyarakat sehingga memberikan dampak dalam upaya pemberantasan korupsi” terangnya.
Aditya juga menambahkan bahwa Kota Banjabaru telah memiliki Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu indikator praktek antikorupsi yang tidak hanya menerima pelayanan secara langsung, namun juga secara digital. Bukan hanya lebih efesien bagi masyarakat Kota Banjarbaru, juga adanya transparansi untuk berbagai transaksi pelayanan publik.
Asisten III Rahmah Khairita saat Paparkan Indikator Kota Antikorupsi.
Untuk diketahui, dalam forum observasi tersebut dilakukan paparan program antikorupsi berdasarkan indikator Kabupaten/Kota anti korupsi oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dan paparan serta tanya jawab 6 indikator dan 19 komponen kepada Kabupaten dan Kota anti korupsi oleh KPK RI.
Kemudian tim dari KPK melakukan peninjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik kota Banjarbaru, Perpustakaan Daerah kota Banjarbaru, dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru.(nurin-ade-ald-nirwan-denni-jongs/MedCenBJB)
Rapat tentang Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang, Infrastruktur dan Kewilayahan di Kota Banjarbaru – Foto: Oriz Media Center Banjarbaru – Bertempat di Ruang Tamu Utama Wali Kota, untuk mematangkan perencanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, Pemko Banjarbaru mengadakan Rapat tentang Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang, Infrastruktur dan Kewilayahan di Kota Banjarbaru, pada (1/3/2022) Selasa siang. Dipimpin oleh Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin beserta Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Drs. H. Said Abdullah, M. Si, Kepala Bappeda Kota Banjarbaru Kanafi, S.IP, MM, Kepala BPKAD Kota Banjarbaru H. Jainudin, S. Sos, M. AP, serta dari Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas LH Kota Banjarbaru. Dalam pembangunan jalan, Aditya menginginkan posisi drainase berada di tengah. “Kalau ingin membangun misalnya, membangun jalan misalnya, lalu kita buat misalnya pedestrian, jadi Kota-kota yang di rancang oleh kolonial ini pasti drainase it
Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk bulan Juni 2022, bertempat di Aula Kantor Kelurahan Loktabat Utara, Jalan Karang Anyar No.2, Kota Banjarbaru, Selasa (14/06/2022). Rakor yang dibahas kali ini difokuskan mengenai bangunan kumuh dan liar yang berada di trotoar ataupun bahu jalan di beberapa wilayah Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru sesegara mungkin untuk menertibkan bangunan-bangunan tersebut. Terlebih saat ini Kota Banjarbaru sudah menyandang sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, maka dari itu Pemerintah Kota Banjarbaru harus meantisipasi mulai dari sekarang, untuk menghindari semakin menjalar dan semrawut bangunan-bangunan kumuh dan liar ini di Kota Banjarbaru Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono menyampaikan, Rakot kita hari ini memfokuskan kepada penegakan perda terkait perumahan kumuh dan bangunan-bangunan liar di Kota Banjarbaru. “Ini adalah mengantisipasi bahwa Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi jadi harus kita
MEDIACENTER BANJARBARU – Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin hadiri Halal Bihalal dan Arisan Rutin Forum Posyandu Ceria di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin pada Rabu (29/05/24) Pada kegiatan ini Aditya sampaikan apreasiasi kepada Forum Posyandu Ceria yang telah besinergi dan menjalin komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Anggota Posyandu Landasan Ulin. Foto: Hafiz Aditya percaya forum seperti ini akan menjadi wadah menyelesaikan permasalahan kesehatan di kota Banjarbaru “Kader Posyandu pun menjadi salah satu garda terdepan dalam pengentasan masalah Stunting,” tambah Aditya. Kerja keras seluruh pihak berhasil menurunkan angka prevelensi Stunting di Banjarbaru dari 18,9% menjadi 12,4%. Aditya berharap kapasitas dari Kader-Kader Posyandu akan terus meningkat melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Wali Kota Banjarbaru memberikan sambutan. Foto: Hafiz Pemko Banjarbaru akan memperhatikan kesejahteraan para Kader dengan menambah insentif di tahun 2024
Komentar
Posting Komentar