Rabu, 14 Agustus 2024

KUA-PPAS 2025 dan Perubahan 2024 Resmi Disepakati DPRD dan Wali Kota Banjarbaru

 


MEDIA CENTER BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menggelar rapat Paripurna dengan tujuan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. Bertempat di Ruang Graha Paripurna, gedung DPRD Kota Banjarbaru, pada Kamis Pagi.(15/08/2024)

Penandatangnan ini dilakukan setelah disetujuinya rancangan KUA-PPAS  untuk Tahun Anggaran 2025 Kota Banjarbaru yang telah dibahas di Rapat Paripurna bulan lalu.

foto bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru beserta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru. Foto: Hafiz

Wali Kota Banjarbaru, H.M. Aditya Mufti Ariffin yang menandatangani nota kesepakatan tersebut mengungkapkan nominal KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2025.

“kalau kita lihat KUA-PPAS perubahan 2024 totalnya lebih dari 1,7 triliun Rupiah, kenaikan yang cukup signifikan  dalam 3 tahun terakhir. Dari 1,1 triliun hari ini sudah terealisasi 1,7 murni 2025 ini insyaallah ada di angka 1,6 lebih, nanti dengan perubahan ada kemungkinan  1,8 atau 1,9 trilun rupiah,” ungkapnya.

Sambutan oleh Wali Kota Banjarbaru, H.M. Aditya Mufti Ariffin. Foto: Hafiz

Aditya juga harapkan dengan anggaran besar yang dimiliki Kota Banjarbaru maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program dan pembangunan.

“tentunya harapan kita bahwa dengan anggaran yang besar akan banyak kegiatan, banyak program, banyak pembangunan yang bisa dilaksanakan yang tidak lain tidak bukan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah menyatakan KUA-PPAS ini merupakan anggaran sementara yang masih mungkin terdapat perubahan setelah finalisasi pembahasan APBD 2025.

“KUA PPAS ini merupakan bagian dari kesepakatan arah kebijakan prioritas APBD untuk tahun 2025 dan perubahan 2024. Ini anggaran memang sementara, di APBD mungkin ada perubahan atau mungkin ada penurunan, itu nanti dilihat dari hasil finalisasi pembahasan APBD. Karena KUA ini kebijakan umum yang anggarannya itu bisa berubah bisa tidak,” ucapnya. (Hfz/MedCenBJB)

0 comments:

Posting Komentar